Komisi-C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mengatakan kinerja dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah bagus dan diharapkan juga untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga pelaksanaan proyek tidak mengganggu kepentingan umum.
Anggota Komisi-C DPRK Lhokseumawe, Ardiansyah di Lhokseumawe mengatakan, saat ini, pengawasan terhadap beberapa pekerjaan infrastruktur di Lhokseumawe masih dianggap kurang, sehingga pelaksanaan proyek banyak yang semrawut dan menganggu kepentingan umum.
Ia menambahkan, sebagian besar proyek yang dilakukan adalah pengerjaan fisik, seperti pembangunan saluran dan jalan di sejumlah lokasi di Lhokseumawe, sehingga  berdampak buruk terhadap lingkungan.
Sebagai contoh, proyek di Jalan Darussalam dan Jalan Samudera,  Kecamatan Banda Sakti terlihat semrawut. Bahkan pelaksana proyek menumpukkan bahan-bahan material di badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas.
“Coba lihat di sejumlah lokasi yang sedang dilaksanakan proyek, bahan-bahan materialnya diletakkan di badan jalan, sehingga sangat mengganggu, bukan hanya itu polusi debu yang dihasilkan juga sangat berdampak terhadap lingkungan,” tutur Ardiansyah.
Bahkan, tambahnya, ada proyek pembangunan gorong-gorong di Jalan Listrik, Kecamatan Banda Sakti, usai dikerjakan oleh rekanan langsung meninggalkan lokasi proyek, sehingga banyak bahan material yang berserakan.
Seharusnya dalam melakukan pengerjaan proyek harus lebih mempertimbangkan sektor lingkungan, sehingga tidak mengganggu masyarakat setempat. Begitu juga usai mengerjakan, alangkah baiknya bahan-bahan material yang digunakan untuk dipindahkan.
“Kalau bahan material itu dibiarkan begitu saja, maka sangat mengganggu aktifitas masyarakat, alangkah baiknya untuk segera dipindahkan,” kata Ardiansyah.
Ia meminta agar Dinas Pekerjaan Umum Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerjanya dan selalu melakukan pengawasan pengerjaan proyek di lapangan, hal tersebut sangat penting karena dinas tersebut berhak menegur rekanan apabila telah melakukan pelanggaran dan  aktifitas yang mengganggu masyarakat.

Editor: Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Halaman ini Sudah dilihat Sebanyak
146 Kali